Aceh Tenggara: leusersatu.co.id
Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah I Aceh, melaksanakan Bimbingan Teknis Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (Bimtek-PBPHH) di Kabupaten Aceh Tenggara. Pesertanya, berasal dari mahasiswa.
Bimtek yang berkolaborasi dengan anggota Komisi IV DPR-RI, HM. Salim Fakhry, dikhususkan bagi mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan. Acaranya, diselenggarakan di aula musyafat Gedung Golkar Aceh Tenggara, Senin (1/7).
Acara yang bertajuk”Pembekalan Pemenuhan Legalitas Bahan Baku Hasil Hutan Dan Kinerja PBPHH,” dihadiri ratusan mahasiswa, didominasi dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Gunung Leuser Aceh setempat.
Dari pantauan leusersatu.co.id, bimtek yang bertajuk pembekalan pemenuhan legalitas bahan baku hasil hutan dan kinerja PBPHH itu, sempat diwarnai season tanya-jawab mahasiswa dengan anggota DPR RI tersebut.
Dalam kesempatan, mahasiswa Universitas Gunung Leuser ,(UGL) Aceh, Widya Anggraeni, mengatakan bimtek pembekalan pemenuhan legalitas bahan baku hasil hutan dan kinerja PBPHH yang diselenggarakan oleh BPHP Wilayah I Aceh dan Anggota DPR RI, HM. Salim Fakhry, tentunya sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang sejawat dengan dirinya.
Selain bermanfaat bagi mahasiswa-khususnya dari organisasi kemahasiswaan, menurut dia, dapat sebagai tolak ukur bagi mahasiswa untuk kepedulian pemerintah terhadap pencegahan pengolahan hutan yang selama ini terabaikan.
Perizinan pengelohan hasil hutan dari pemerintah tentunya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, terutama untuk peningkatan penghasilan dari sektor kehutanan, namun dibalik itu, menurutnya, pemerintah harus juga memperhatikan dampak-dampak alam yang dapat menimbulkan bencana.
“Banyak dampak-dampak alam yang dapat menimbulkan bencana akibat dari pelaku pengolahan hutan. Selain dapat terjadi kegundulan hutan, bahkan bisa menjadi penyebab banjir yang menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha lain,” katanya.
Untuk itu, kata dia, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam penerbitan perizinan pengelohan dari hasil hutan, terutama untuk perizinan penggarapan lahan kehutanan.”Pemerintah mestinya lebih mengoptimalkan kajian-kajian terhadap dampak kegundulan hutan,” katanya.
Senada, Anggota Komisi IV DPR-RI, HM. Salim Fakhry, menanggapi dan sekaligus mengapresiasi atas pandangan umum yang disampaikan oleh mahasiswa tersebut.
“Terutama saya bangga terhadap pendapat umum yang disampaikan ini. Perlu diketahui, kegiatan bimtek ini, bertujuan untuk pencegahan kegundulan hutan, tetapi tidak juga membelakangi jumlah populasi penduduk dan luas area wilayah untuk usaha pengolahan hutan,” jelasnya (Dik).
